MALANG KOTA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang telah menyusun master plan guna mewujudkan Kota Layak Huni (KLH) dalam mater plan tersebut Wajah Kota Malang bakal berubah total.
Setidaknya, ada delapan titik yang akan disulap menjadi kawasan setara metropolitan. yaitu :
– koridor Kayutangan (Jalan Basuki Rahmad), Alun-Alun Merdeka;
– koridor Kertanegara, Alun-Alun Tugu, Jalan Kahuripan;
– koridor Semeru, Stadion Gajayana;
– koridor Pasar Besar, Pecinan, Kauman;
– koridor Jalan Ijen, Simpang Balapan, Veteran, Jalan Bandung;
– koridor Mayjen Sungkono, Ki Ageng Gribig; dan
– koridor rencana jalan tembus Tlogomas–Sudimoro– hingga Karanglo.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Walikota Malang, H. Moch Anton ”Salah satu isu strategis Kota Malang adalah transformasi dari kota besar menjadi kota metropolitan. Untuk itu dibutuhkan manajemen perkotaan dengan tujuan mewujudkan kota layak huni (KLH),”
Indikasi untuk menjadi KLH di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat. Padahal, lanjut dia, dari kondisi ideal RTH dalam kota yakni 30 persen, di Kota Malang baru terdapat 19 persen saja. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mengubah tata ruang.
Salah satu perubahan mendasar adalah konsep pembuatan gedung parkir yang terpusat di Alun-Alun Mall dan menjadi kawasan food court. Di sejumlah jalan ada pelebaran pedestrian. Sementara kawasan Pasar Besar pada 2016 mendatang disulap menjadi city walk (area yang ramah bagi pejalan kaki). Di kawasan Pasar Burung Splendid juga akan dibangun eco park di pinggir DAS Brantas.
”Infrastruktur saat ini kurang. Jalan, taman, fasilitas umum masih itu-itu saja. Bukan tidak mungkin, 10 hingga 20 tahun ke depan permasalahan ruang menjadi kronis,” tutur dia.
”Sehingga dibutuhkan master plan agar pembangunan jangka panjang dapat dimulai dari sekarang,” sambung Bapak Walikota.
Sebagian titik itu menurutnya akan dimulai September ini. Hanya saja, pemkot butuh bantuan masyarakat. Untuk dana, Pak Walikota mengaku ada tiga kemungkinan. Yakni APBN (anggaran pendapatan belanja negara), APBD (anggaran pendapatan belanja daerah), atau menggandeng pihak ketiga. Namun, beliau mengaku akan lebih mengupayakan kerja sama dengan investor atau pihak ketiga untuk mewujudkan perubahan-perubahan tersebut. ”Pembangunan tidak akan bisa maksimal kalau hanya mengandalkan dana APBD atau APBN saja, sehingga kepala daerah harus punya gagasan dengan menggandeng pihak ketiga, seperti melibatkan perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial (CSR),” tandasnya.
*) Radar Malang, 11-09-2015
Beautiful Malang, and
Salam Tahes Komes dari Bhumi Rajajowas
Sumber :https://www.facebook.com/bappedamalang/videos/181939948803821/